Dugaan adanya kecurangan Pemilu 2019 di balik kisruh KTP elektronik atau e-KTP dinilai sebagai hal yang wajar dan cukup beralasan. Sebab, e-KTP sebagai dokumen primer yang dijadikan syarat pemilih. Partai apa yang mencoba ambil untung?

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengaku telah mengantongi ribuan indikasi kecurangan Pemilu serentak 2019 di berbagai daerah Indonesia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima ribuan laporan dugaan kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2019. Sejumlah dokumen dugaan kecurangan itu akan dilaporkan ke pihak yang berwenang.

Wakil Ketua MPR Mahyudin tidak percaya adanya kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2019. Ia meyakini kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu serentak 2019.

Pimpinan MPR mengusulkan agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan dengan sistem elektronik. Alasannya, biaya Pemilu akan lebih murah.

PAN menilai usulan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2019 adalah tidak relevan.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR RI Fadli Zon menilai kecurangan Pemilu yang begitu masif seharusnya bisa ditindak secara serius oleh penyelenggara Pemilu.

PAN mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR tentang Kecurangan Pemilu 2019. Pansus tersebut bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan kecurangan Pemilu.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi sejumlah dugaan kecurangan Pemilu 2019.

Pembungkaman dan ancaman terhadap rakyat dengan menggunakan kekuasaan akan menjadi bom waktu bagi bangsa Indonesia. Sebab, rakyat tidak akan diam atas tekanan yang dilakukan penguasa.